Pemerintah Terapkan WFH 1 Hari untuk ASN Mulai 1 April 2026

Pemerintah mulai mendorong kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah tekanan global. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menekan konsumsi energi secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan transformasi budaya kerja agar lebih efisien dan produktif berbasis digital. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026, seperti dikutip dari Money.

"Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," ujar Airlangga dalam keterangannya.

Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) akan mulai diberlakukan pada 1 April 2026 mendatang. Ketentuan ini mewajibkan ASN bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan, yang ditetapkan setiap hari Jumat.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dasar hukum kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri.

Sektor swasta juga diimbau untuk menerapkan skema serupa guna mendukung efisiensi energi nasional. Pengaturan teknis bagi pihak swasta diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Pembatasan Kendaraan Dinas dan Perjalanan

Kebijakan WFH ini berkaitan erat dengan upaya pengurangan mobilitas harian masyarakat dan pegawai pemerintah. Penggunaan kendaraan operasional dinas kini dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk jenis kendaraan listrik.

Pemerintah juga secara aktif mendorong penggunaan moda transportasi publik sebagai alternatif perjalanan. Upaya efisiensi ini mencakup pengurangan frekuensi perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri bagi para pejabat negara.

Perjalanan dinas dalam negeri akan dipangkas hingga 50 persen dari volume sebelumnya. Sementara itu, intensitas perjalanan dinas luar negeri ditekan lebih dalam dengan target pengurangan mencapai 70 persen.

Estimasi Penghematan Anggaran Negara

Kebijakan kerja jarak jauh ini diproyeksikan memberikan dampak finansial yang besar terhadap postur anggaran negara. Pemerintah memperkirakan potensi penghematan dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM) mencapai angka Rp62 triliun.

"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 62 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga. Selain itu, pengurangan konsumsi BBM di lapisan masyarakat umum diperkirakan mencapai Rp59 triliun.

Implementasi kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setelah berjalan selama dua bulan pertama sejak peluncurannya. Pemerintah memandang langkah efisiensi ini sebagai bagian penting dari perubahan pola kerja jangka panjang yang modern dan kompetitif.