Baru 10 Persen Pesantren di Indonesia Terima Program Makan Bergizi Gratis

Cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren di Indonesia masih tergolong rendah, dengan data menunjukkan baru sekitar 10 persen lembaga pendidikan agama tersebut yang menerima manfaat program ini. Kondisi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah kunjungannya ke beberapa pesantren di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (9/4/2026). "Berdasarkan data Kementerian Agama, baru 10 persen pesantren yang menerima MBG," ujar Zulhas, sebagaimana dilansir dari Money, Jumat (10/4/2026).

Zulhas menilai angka cakupan ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar pelaksanaan program di lingkungan pesantren dapat dipercepat. Santri dan siswa di berbagai sekolah berbasis agama adalah salah satu kelompok penerima manfaat utama dari inisiatif ini.

"Program MBG di lingkungan pondok pesantren saat ini masih dan akan terus dipercepat serta diperluas jangkauannya," tambah Zulhas.

Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan menyambangi Pondok Pesantren Terpadu Chasbullah, Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah 2, dan Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum. Ia juga sempat mengunjungi Pesantren Tebuireng dan berdialog dengan KH Abdul Hakim Mahfudz.

Pada pertemuan dengan para pengasuh pesantren, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pengembangan ketahanan pangan yang berbasis komunitas. Ia percaya bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

Pemberian perhatian lebih kepada pesantren dinilai krusial, mengingat para santri membutuhkan akses terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan. "Pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat para santri juga membutuhkan akses terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan," ungkapnya.

Pemerintah mencatat bahwa hingga tanggal 30 Maret 2026, program MBG secara keseluruhan telah berhasil menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, percepatan implementasi di pesantren menjadi fokus penting.