PBNU Ingatkan Krisis Minyak Akibat Konflik Timur Tengah Mengancam Indonesia

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu krisis minyak global yang dampaknya dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh Indonesia. Hal ini menjadi peringatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyoroti ancaman terhadap stabilitas energi dunia.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa gangguan pada jalur distribusi energi global merupakan ancaman nyata. Menurutnya, kawasan Timur Tengah memegang peran strategis dalam pasokan energi dunia, sehingga setiap ketegangan di sana akan berdampak langsung ke banyak negara, sebagaimana dilansir dari Cahaya.

"Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap suplai energi dari Selat Hormuz dan bagaimana pengaruhnya ke seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ini termasuk Indonesia," ujar Yahya saat berinteraksi dengan wartawan dalam konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Selat Hormuz merupakan jalur vital untuk distribusi minyak dunia. Peningkatan konflik di area tersebut secara signifikan meningkatkan risiko terganggunya pasokan energi, yang berujung pada lonjakan harga minyak global dan ketidakstabilan ekonomi.

Yahya menegaskan bahwa dampak konflik tidak hanya terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung. Fenomena ini telah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan beberapa negara sudah mulai merasakan tekanan serius akibat terganggunya pasokan energi.

"Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Ini masalah besar sekali bagi masyarakatnya," katanya, menyoroti realitas krisis yang mulai terasa.

Kondisi ini menjadi indikasi bahwa krisis energi global bukan lagi ancaman semata, melainkan sudah menjadi kenyataan yang dialami oleh beberapa negara. Meskipun Indonesia memiliki ketahanan yang relatif lebih baik, negara ini tidak sepenuhnya terbebas dari dampak tersebut.

Yahya juga menyoroti bahwa konflik bersenjata selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang serius. Selain merusak stabilitas ekonomi, perang juga menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sipil.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa perang dan kekerasan di mana saja, apapun alasannya, itu adalah bencana kemanusiaan yang harus kita cegah dan harus kita upayakan dihentikannya sesegera mungkin," tegasnya.

Pentingnya Ketahanan Nasional dan Diplomasi

Dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, PBNU mendorong penguatan ketahanan nasional, terutama di tingkat masyarakat. Yahya menyatakan bahwa dampak konflik global memerlukan kesiapan kolektif dan solidaritas sosial yang kuat.

Menurutnya, tradisi gotong royong Indonesia merupakan modal sosial yang besar dan dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis. "Kita beruntung punya tradisi gotong royong. Ini harus kita kembangkan dan kita modernisasi supaya masyarakat bisa saling tolong-menolong sampai ke tingkat akar rumput," ungkap Yahya.

Gotong royong dinilai relevan tidak hanya untuk menghadapi bencana alam, tetapi juga untuk merespons tekanan ekonomi akibat krisis global, termasuk lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok. PBNU telah menginisiasi langkah penguatan ketahanan sosial masyarakat atau societal resilience.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mampu bertahan di tengah tekanan global yang semakin kompleks. "Kita harus membangun ketahanan masyarakat. Masyarakat kita harus mampu menghadapi tantangan besar yang sedang datang," tutur Yahya.

Selain itu, Yahya mengimbau agar seluruh elemen bangsa tidak terpecah belah oleh situasi global. Ia menekankan pentingnya konsolidasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik internasional. "Kita harus bertahan bersama, kita harus survive bersama. Tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian," ujarnya.

Di tengah situasi ini, PBNU juga menegaskan bahwa diplomasi adalah jalan utama dalam menyelesaikan konflik. Yahya menilai pendekatan militer hanya akan memperpanjang krisis dan memperburuk dampak global yang sudah ada.

Pihak yang terlibat konflik diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama. "Perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai dan jalan diplomatik," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Yahya berharap konflik dapat segera dihentikan dan tidak meluas. "Kita berharap peperangan dihentikan, gencatan senjata menjadi permanen, dan permusuhan bisa diredam," tambahnya.

Upaya perdamaian harus dijalankan dengan komitmen kuat terhadap prinsip dasar kemanusiaan dan kehidupan berbangsa. "Dengan melakukan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial dunia, serta menjunjung prinsip kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia," pungkas Yahya.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa di tengah ancaman krisis global, termasuk energi, solusi fundamental tetap berada pada komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan solidaritas antarbangsa.