Kementerian PU Audit Internal Usai Penggeledahan Kejaksaan Tinggi DKI

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengonfirmasi adanya proses audit internal yang sedang berlangsung di lingkungannya. Pernyataan ini muncul setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan direktorat jenderal (ditjen) kementerian tersebut pada Kamis, 9 April 2026. Audit internal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas kinerja kementerian.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan tidak mengetahui secara detail barang atau dokumen yang dibawa oleh Kejati DKI Jakarta selama penggeledahan. Dody mengaku tidak menerima laporan internal terkait hal tersebut dan pada saat itu dirinya sedang dalam kondisi sakit.

"Kemarin itu saya lagi sakit, perut saya sakit, stres saya itu. Jadi saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah dapat laporan," ujar Dody, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz, dalam taklimat media di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Meskipun demikian, Dody menegaskan bahwa kementeriannya akan memberikan kerja sama penuh kepada aparat penegak hukum. Pihaknya siap membantu jika ada hal yang perlu didalami lebih lanjut dalam pengungkapan kasus yang sedang diselidiki.

"Kalau yang kemarin dari para teman-teman aparat penegak hukum, ya saya nggak mau ikut campur lagi lah. Kalau dia butuh apa, kita kasih," jelasnya.

Penggeledahan yang dilakukan Kejati DKI Jakarta menyasar Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya, termasuk ruang kerja para pimpinan direktur jenderal. Tindakan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Penyidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan di Tahun Anggaran 2023–2024. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Dody Hanggodo menambahkan bahwa kementeriannya terus berupaya memperbaiki sistem internal secara berkala. Perbaikan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada akuntabilitas dan integritas, tetapi juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas.