Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian Sepi Saat WFH ASN

Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terpantau lengang pada Jumat, 10 April 2026. Kondisi ini terjadi menyusul pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Situasi sepi tersebut terlihat jelas sejak pagi hari di gedung Djuanda Kemenkeu, meski beberapa pegawai masih tampak bersiaga. Salah satu pegawai, Sinta (bukan nama sebenarnya), membenarkan bahwa kantor memang lebih sepi dari biasanya karena hanya sebagian kecil pegawai yang masuk.

Pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 11.30 WIB, aktivitas di Kemenkeu jauh berkurang dibandingkan hari kerja biasa. Hanya ada beberapa pegawai berbatik yang terlihat lalu-lalang di lobi gedung. Sepinya lingkungan kerja juga terefleksi dari halaman parkir yang kosong, tanpa banyak mobil dinas maupun bus antar jemput pegawai.

Kondisi serupa juga terpantau di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meskipun demikian, tim keamanan dan frontliner di kedua kementerian tersebut tetap bersiaga, menjalankan tugas seperti hari kerja pada umumnya.

Seorang pegawai di Kemenko Perekonomian mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% ASN yang hadir di kantor, sementara sisanya melaksanakan WFH. Kegiatan kerja untuk tim keamanan dan kebersihan di kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini dilaporkan tetap berjalan normal.

Sebelumnya, pada Kamis (9/4/2026) malam, Airlangga Hartarto sendiri menyatakan akan menerapkan WFH pada Jumat (10/4/2026). "Kalau saya WFH, kalau mau ke sini silakan tapi saya WFH," ujar Airlangga. Pemerintah mengklaim kebijakan WFH ASN ini berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 6,2 triliun dari kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta potensi penghematan total belanja BBM masyarakat sebesar Rp 59 triliun.

Layanan Perpajakan Tetap Beroperasi

Meskipun sebagian besar ASN WFH, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan layanan di kantor pajak tetap buka. Pelayanan administrasi perpajakan secara tatap muka tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) setiap kantor pajak. Jadwal pelayanan di TPT berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat.

"Kantor Pajak tetap buka dan siap memastikan seluruh layanan perpajakan berjalan lancar dan pasti," demikian pernyataan DJP melalui akun Instagram resminya. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengunjungi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pelayanan atau pendampingan, seperti aktivasi akun coretax dan pengisian dokumen SPT Tahunan.

Selain layanan tatap muka, DJP juga menyediakan opsi virtual melalui live chat Kring Pajak di laman pajak.go.id, serta layanan telepon Kring Pajak dengan menghubungi nomor 1500200. "Jumat tenang, layanan tetap jalan! Meski bekerja dari rumah, semangat melayani tetap kami jaga," tambah DJP.

Kritik Terhadap Kebijakan WFH

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, berpandangan bahwa kebijakan WFH ini kemungkinan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam penghematan energi. Menurutnya, pemerintah belum memiliki dasar kajian terperinci yang dipublikasikan terkait penerapan WFH tersebut.