Kejaksaan Agung Serahkan Dana Rp 11,4 Triliun ke Kemenkeu

Kejaksaan Agung menyerahkan dana hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 11,4 triliun kepada Kementerian Keuangan. Serah terima ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 10 April 2026, dilansir dari Money.

Dana yang diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencapai angka total Rp 11.420.104.815.858.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penambahan dana ini akan memperkuat ruang fiskal pemerintah. Mayoritas sumber dana berasal dari penerimaan negara bukan pajak.

“Kita makin kaya itu dapat 11,4 triliun lagi,” ujar Purbaya di Kejaksaan Agung.

Penerimaan tambahan ini memberikan pemerintah opsi baru untuk memperbaiki posisi fiskal. Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang mungkin sebelumnya terpotong.

“Bisa atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut dana ini juga berpotensi dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas. Ini termasuk penegakan hukum, pendidikan, serta mendukung dana abadi pendidikan seperti LPDP.

Ia juga menegaskan bahwa tambahan penerimaan ini bukan yang terakhir. Pemerintah masih memiliki potensi untuk memperoleh dana serupa di masa mendatang, menunjukkan bahwa proses penyelamatan keuangan masih akan terus berlanjut.

Penyerahan dana ini merupakan bagian dari kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Program tersebut melibatkan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikelola secara tidak sah.

Rincian Sumber Dana Penyelamatan Negara

Dana yang diserahkan berasal dari beragam sumber. Denda administratif kehutanan menyumbang Rp 7,23 triliun. Penanganan korupsi melalui penerimaan negara bukan pajak berkontribusi sebesar Rp 1,96 triliun.

Sementara itu, setoran pajak dari periode Januari hingga April 2026 mencapai Rp 967,7 miliar, termasuk Rp 108,5 miliar dari PT Agrinas Palma Nusantara. Denda terkait lingkungan hidup juga menyumbang Rp 1,14 triliun.

Seluruh dana tersebut telah masuk ke kas negara. Ini menjadi tambahan penting bagi pembiayaan anggaran pemerintah. Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan negara untuk pembangunan.