Dewan Kota Marseille pada Jumat, 10 April 2026, menyetujui penyesuaian signifikan terhadap struktur indemnitas (tunjangan) yang diterima oleh para pejabat terpilih. Perubahan ini, seperti diungkapkan oleh Joël Canicave, Wakil Wali Kota Bidang Keuangan, bertujuan untuk merefleksikan volume pekerjaan para pejabat, khususnya bagi mereka yang aktif di lapangan, menurut laporan dari actu Marseille dan marsactu.fr.
Keputusan ini diambil dalam sidang yang dipimpin oleh Wali Kota Benoît Payan, menjadi pertemuan pertama para 111 anggota dewan sejak pemilihan resminya pada 28 Maret. Selain membahas orientasi anggaran baru yang menargetkan penghematan sebesar 10 juta euro akibat penurunan alokasi negara, dewan juga fokus pada kondisi kerja para pejabat.
Salah satu poin krusial adalah kenaikan indemnitas bagi wakil wali kota di tingkat distrik (arrondissement). Jumlah tunjangan mereka meningkat drastis dari 1.073 euro menjadi 1.825 euro bruto per bulan, yang setara dengan upah minimum (Smic). Kenaikan lebih dari 70% ini bertujuan untuk "memprofesionalkan" fungsi mereka.
Joël Canicave menjelaskan, "Kami berangkat dari pengamatan sederhana: mereka yang bekerja paling keras harus dibayar lebih." Ia menambahkan bahwa wakil wali kota sektor bekerja pagi dan malam di samping pekerjaan utama mereka, menggarisbawahi upaya signifikan yang mereka berikan.
Sebaliknya, tunjangan bagi anggota dewan kota yang tidak memiliki delegasi mengalami penurunan, dari 2.127 euro menjadi 1.825 euro bruto. Penurunan ini secara spesifik memengaruhi anggota dewan dari pihak oposisi. Mayoritas anggota dewan dari Printemps Marseillais diharapkan akan menerima delegasi, sehingga mereka tidak terdampak oleh pemotongan ini.
Canicave juga mengungkapkan kejutan dewan atas "indemnitas yang sama didapatkan oleh anggota dewan sayap kanan pada masa jabatan sebelumnya yang hanya terlihat di rapat dewan." Kini, jumlah tunjangan wakil wali kota distrik dan anggota dewan tanpa delegasi menjadi setara.
Manfaat untuk Para Pejabat
Meskipun terjadi restrukturisasi indemnitas, berbagai fasilitas dan keuntungan bagi para pejabat tetap dipertahankan. Sejak tahun 2020, para pejabat tetap menerima tablet, ponsel, dan syal triwarna saat dilantik.
Mereka juga berhak mengikuti pelatihan dan menggunakan layanan sopir untuk perjalanan dinas. Wali kota, wali kota sektor, dan beberapa wakil wali kota (tergantung delegasinya) mendapatkan sopir harian, sementara anggota dewan lainnya bisa meminta sopir jika diperlukan.
Kantor Wali Kota Benoît Payan menegaskan bahwa reformasi ini "superflu" bagi kas kota dan lebih merupakan "penyeimbangan kembali." Hal ini memastikan bahwa "bukan posisi di dewan, melainkan pekerjaan yang diberikan yang dihargai."
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·