Anggaran Kemenpar Disebut Tidak Akurat, DPR Soroti Ketidakseimbangan Alokasi Dana

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti dugaan ketidakakuratan serta ketidakseimbangan anggaran yang dipaparkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pada Kamis (9/4/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan antara anggaran yang dipresentasikan oleh Menpar Widi dengan data yang diterima anggota dewan. Permasalahan ini memicu perdebatan mengenai efektivitas alokasi dana.

Saleh menegaskan bahwa promosi dan pemasaran pariwisata memang penting. Namun, ia mempertanyakan alokasi yang tidak proporsional. "Ketidakseimbangan anggaran ini sebetulnya yang disoal teman-teman," ujar Saleh dalam rapat.

Pemeriksaan Saleh menunjukkan adanya ketidaksesuaian angka pada beberapa program. Sebagai contoh, ada 19 acara yang bertujuan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi kelas dunia dengan target 5.000–6.000 wisatawan, namun anggarannya mencapai Rp23 miliar.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas dan kuantitas acara nasional, dialokasikan Rp37 miliar. Lebih lanjut, 20 acara pengembangan strategis mendapatkan anggaran sebesar Rp42 miliar.

Menurut perhitungan Saleh, total anggaran untuk program-program tersebut mencapai Rp150 miliar. Namun, dalam laporan lain di halaman 4, anggaran yang baru terpakai hanya Rp144 miliar, dengan realisasi Rp19 miliar untuk 9 acara.

"Kalau Ibu bikin paparan gini, anggarannya harus sama dengan jumlah di sini dengan jumlah di halaman 4. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya," tegas Saleh.

Anggota DPR tersebut menekankan pentingnya akurasi dalam pembahasan keuangan negara. "Tidak boleh ada sedikit pun anggaran keuangan negara yang dibahas di rapat yang hilang," tambahnya.

Saleh meminta Menpar Widi untuk memberikan penjelasan rinci mengenai rincian anggaran. "Dan ini sudah tidak tepat dari pemasarannya, salah hitungannya, dari event, salah hitungannya, belum yang kecil-kecil, salah juga hitungannya. Kami mohon diperjelas sehingga menjadi bahan evaluasi kita semua," kata Saleh.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa ketidakseimbangan terjadi karena ketersediaan dana yang masih terbatas. Ia menyatakan bahwa anggaran untuk pemasaran dan event memang besar, bahkan menjadi yang terbesar untuk promosi RI.

"Menurut kami, masih kurang kalau dibandingkan dengan negara lain," ungkap Widi. Ia membandingkan biaya akuisisi wisatawan antar negara, di mana Singapura mengeluarkan US$25 per akuisisi, Thailand US$4,4, Malaysia US$3,2, sementara Indonesia hanya US$0,8.

"Kalau ingin kompetitif dengan negara lain tentu promosi kita harus menyamakan atau setara," jelasnya. Saleh kemudian mempertanyakan kembali mengapa anggaran untuk kedeputian jauh lebih rendah dibandingkan alokasi promosi.

Menteri Widi mengakui bahwa anggaran yang diterima Kemenpar belum mencapai level ideal. Ia menyebutkan bahwa anggaran sebelumnya pernah mencapai Rp5 triliun dan Rp3,1 triliun, sementara saat ini Kemenpar hanya memiliki Rp1,46 triliun. Meskipun demikian, ia menyatakan Kemenpar berupaya mendatangkan wisatawan dan devisa untuk meningkatkan perekonomian negara.